KAJIAN REBOAN "POIN PENTING REVISI UU PILKADA"


Rabu, 13 Juli 2016



Tuban, Setelah berturut-turut membahas regulasi KIP dan Kearsipan, kajian reboan KPU Tuban hari ini (13/7) memilih tema "Poin Penting Revisi UU Pilkada".

"Meskipun KPU Tuban telah melaksanakan Pilkada Serentak pada 2015 lalu, namun kita tetap perlu dan penting untuk mengikuti perkembangan serta perubahan regulasi Pilkada, mengingat 2018 nanti kita juga akan menyelenggarakan Pemilu Gubernur" ujar Kasmuri, Ketua KPU Tuban saat mengawali sambutannya.

Diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Tuban, acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dimaksudkan sebagai ajang diskusi, berbagi sekaligus menyampaikan pendapat.

Fatkul Iksan, Divisi Hukum dan SDM selaku pemateri menyampaikan beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Pilkada. Sebagian poin yang disampaikan dalam kajian tersebut antara lain :

  • Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t : Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
  • Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU poin a. Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultas dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat.
  • Pasal 10 ayat b1 : KPU melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan.
  • Pasal 16 ayat 1a : seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
  • Pasal 19 ayat 1a : seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
  • Pasal 21 ayat 1a : seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
  • Pasal 22B tentang Tugas dan Wewenang Bawaslu ditambah poin a1 : menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Cagub Cawagub, Cabup Cawabup dan Cawali dan Cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau Parpol/gab Parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya Parpol dan gabungan Parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.
  • Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 : Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data jumlah pemilih pemilu paling akhir sebelumnya.
  • Pasal 41 ayat 2 (juga) sepertinya ini harusnya ayat (3): Dukungan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten kota dimaksud.
  • Pasal 42 (tentang pendaftaran Paslon dari Parpol) poin 4a : Dalam hal pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud ayat 4 (catatan:Pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat provinsi, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.
  • Pasal 42 (ttg Pendaftaran Paslon dari Parpol) poin 5a : Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan : Pilbup Pilwali) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat kabupaten kota, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.
  • Pasal 57 ayat (2) Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik.
  • Pasal 58 ayat (1) Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.

"Ada 21 poin perubahan. Namun tidak akan kita bahas seluruhnya, melainkan separonya dulu. Nanti sebagian lagi kita sambung di diskusi selanjutnya" pungkasnya. (Kiki)