KPU TUBAN GELAR RAKOR PARPOL PASCA PUTUSAN MK


Kamis, 25 Januari 2018

   Tampak suasana Rapat Koordinasi untuk Parpol Pasca Putusan MK terkait Verifikasi Faktual yang berlangsung hari ini (25/01/2018).

Tuban, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 53/2018 , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 , hadir dalam acara itu Masrukhin Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, ketua , Sekretaris, dan tim Penghubung dari 12 DPD/DPC Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Tuban.

Dalam Sambutanya Fatkul Iksan mengatakn bahwa Ada sedikit perbedaan metode yang digunakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual, terutama untuk verifikasi keanggotaan. Dalam PKPU 11/2017, verifikasi keanggotaan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan metode sensus dan sampling. Metode sensus mengacu Pasal 35, digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 orang.

Sedangkan metode sampling digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota di atas 100 orang. Besaran samplingnya adalah 10 persen. "Sekarang metodenya sampling. Besarannya, 10 persen untuk sampai dengan 100 orang. Dan lima persen untuk di atas 100 orang," lebih lanjut Fatkul Iksan Komisioner divisi Hukum KPU Kabupaten Tuban mengatakan.

Selain itu, cara memverifikasi faktual keanggotaan juga berubah. Sebelum putusan MK, KPU mendatangi rumah-rumah anggota partai politik yang diverifikasi. "Sebelumnya verifikator datang ke rumah-rumah. Sekarang partai diminta menghadirkan orang-orang yang disampel ke kantor (DPD/DPC)," Fatkul Iksan Komisioner Asli Kecamatan Soko itu mengatakan. (Fiz)