KPU JATIM GELAR BIMTEK MUTARLIH PILGUB JATIM 2018


Senin, 18 Desember 2017

   Tampak suasana acara Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilgub 2018 yang berlangsung mulai hari ini (18/12/2017).

Sidoarjo, Tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah pemuthakiran data pemilih, sehubungan dengan hal tersebut KPU Jatim laksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2018 yang dihadiri oleh Komisioner yang membidangi Perencanaan dan Data, Kepala subbagian (Kasubbag) Program dan Data, serta Operator Sidalih dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, tanggal 18 s/d 19 Desember 2017 di hotel Sun City, Sidoarjo. Bimtek Mutarlih kali ini peserta akan mendapatkan beberapa materi. Yakni, terkait dengan Pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim Choirul Anam.

Dalam paparanya Choirul Anam menyampaikan dengan diundangnya ketiga orang tersebut, Divisi, Kasubbag dan Operator Sidalih, harapannya kedepan tidak ada lagi masalah di Kabupaten/Kota. Karena antara Divisi, Kasubag, dan Operator Sidalih sudah memahami tupoksi masing-masing, ketiga peserta ini perlu diundang secara bersamaan bukan tanpa tujuan, Kasubbag Program dan Data dilibatkan di dalam Bimtek karena agar dapat bertanggung jawab penuh terhadap pada proses pemutakhiran data pemilih bersama dengan Divisi Perencanaan dan Data, Apalagi proses mutarlih ini cukup panjang, memerlukan waktu 3 sampai dengan 4 bulan. Maka mutarlih tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab dari Divisi saja atau sebaliknya, Kasubbag saja yang lebih diandalkan dari pada Komisionernya.

Dalam sesi selanjutnya Ketua Bawaslu Jatim menyampaikan selama proses tahapan Pilgub 2018 di tahun 2017, masalah-masalah yang muncul terkait dengan data pemilih antara lain, mengenai masyarakat yang mempunyai hak pilih namun keberadaannya di data pemilih belum terakomodir atau belum bisa melaksanakan hak pilih. Hal ini terjadi karena masyarakat belum banyak yang memiliki e-KTP. Lalu, masyarakat yang sudah berhak untuk memilih dan didata dalam hak memilih, akan tetapi karena beberapa hal seperti sarana dan prasarana pemilu yang belum lengkap atau belum memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas. (Guss)