SOSIALISASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017


Jum'at, 15 Desember 2017

   Tampak suasana sosialisasi Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlangsung hari ini (15/12/2017).

Tuban, KPU Tuban, Jumat (15 / 12 / 17) mengadakan sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menghadirkan narasumber Ketua KPU Propinsi Jatim Eko Sasmito SH, MH dan akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya yaitu Dr. Hufron SH, MH. Acara dilaksanakan di Kayu Manis resto jalan Basuki Rahmat Tuban.

Dalam sambutannya Ketua KPU kota Tuban; Kasmuri menjelaskan diadakannnya sosialisasi bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan yang diwakili oleh peserta undangan yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, perwakilan mahasiswa, instansi dan seluruh parpol yang ada di Tuban. Kasmuri juga menekankan bahwa seluruh stakeholder pemilu harus saling bekerja sama agar penyelenggaraan pemilu mendatang lebih berkualitas baik secara administrasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat.

Ketua KPU Jatim; Eko Sasmito dalam paparannya menyampaikan bahwa pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya dikarenakan waktu pelaksanaan yang berhimpitan antara Pilkada, Pileg dan Pilpres. Dijelaskan pula bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 merupakan kodifikasi undang-undang tentang kepemiluan yang terdiri dari Undang-Undang 42 tahun 2008, Undang-Undang 15 tahun 2011 dan Undang-Undang 8 tahun 2012 serta menjelaskan pula tentang pokok-pokok perubahannya. Di akhir paparannya, Eko Sasmito juga menyampaikan tentang perubahan ambang batas parlemen dari yang sebelumnya 3,5% menjadi 4%.

Sementara itu, narasumber dari akademisi Dr. Hufron menyampaikan tentang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dimana merupakan lembaga yang dikhususkan untuk check and balance kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya, "Jadi dengan kata lain penyelenggara pemilu ada ada tiga unsur yaitu KPU, BAWASLU dan DKPP", tandas Hufron. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. (Nova)