KPU TUBAN GELAR BIMTEK JELANG VERFAK KEANGGOTAAN PARPOL


Rabu, 13 Desember 2017

   Tampak suasana Bimtek persiapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang berlangsung mulai hari ini (13/12/2017).

Tuban, Guna kelancaran dalam pelaksanaan Verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata cara pendaftaran, Verifikasi Administrasi dan Factual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Fave Hotel jalan Basuki Rahmad Tuban.

Hadir dalam Undangan Bimtek kali ini adalah Sullamul Hadi Anggota Panwaskab Tuban divisi Hukum, Ketua dan Sekretaris serta Penghubung dari masing masing Partai Politik calon pserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tuban. Acara bimtek dibuka langsung oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban Kasmuri. Dalam sambutan sebelum membuka acara Kasmuri mengatakan demi menjaga kondisi agar tetap konduksif dalam pelaksanaan pemilu nanti KPU Kabupaten Tuban akan selalu berkoordinasi dengan Parpol dan Panwaskab serta instansi terkait, harapan kami mudah mudahan diawal tahapan yang konduksif ini bisa berlanjut sampai tahapan pemilu berakhir juga dalam kondisi aman terkendali dan konduksif pula.

Inti dari acara bimtek yang langsung dipimpin oleh Fatkul Iksan divisi Hukum kali ini adalah Metode Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol yaitu Metode sensus yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat KPU kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang. Metode sample acak sederhana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.

Lebih lanjut Fatkul Iksan menjelaskan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan. Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat Syarat minimal keanggotaan 1.000; Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000 anggota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap: dugaan keanggotaan ganda; dan status pekerjaan dan usia. Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana. " Untuk tahap selanjutnya Kita masih menunggu Petunjuk Teknis dari KPU RI " kata Fatkul Iksan sebelum mengakhiri Bimtek. (Noor)