KPU GELAR BIMTEK PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2009


Minggu, 19 November 2017

   Tampak rangkaian acara Bimtek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 yang berlangsung mulai hari ini (19/11/2017).

Balikpapan, Komisioner KPU Tuban Divisi Teknis Salamun dan Kasubbag Teknis Pemilu A. Setiyono 19-20 Nopember 2017 hadiri Bimtek penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2019, Acara ini digelar dalam rangka menghadapi Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum secara maraton melaksanakan Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019, dimulai dari gelombang pertama yang dilaksanakan di Palembang beberapa waktu lalu, kali ini gelombang kedua dilaksanakan di Novotel Hotel Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dengan diikuti oleh sebelas Provinsi di Indonesia Bimtek kali ini dihadiri oleh Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, dan Walikota Balikpapan yang diwakili oleh Kepala Kesbanglinmas Kota Balikpapan. Pada pembukaan bimtek kali ini diawali dengan sajian tarian khas Balikpapan yaitu tari enggang yang dibawakan oleh penari dari daerah Kaltim keturunan suku Dayak, selanjutnya Kepala Biro Teknis KPU RI Nur Syarifah berkenan memberikan laporannya berkaitan dengan pelaksanaan bimtek ini.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan bahwa kita para penyelenggara Pemilu harus memahami regulasi yang ada, selalu memperhatikan tahapan dan akurasi data. Karena akurasi data merupakan faktor yang sangat penting dalam proses penataan daerah pemilihan, Komisi Pemilihan Umum maupun KPU Kabupaten/Kota hendaknya tidak menggunakan data yang salah, data yang dipergunakan dalam proses penataan daerah pemilihan harus benar-benar data yang akurat dan bersumber dari sumber yang benar yaitu Kementrian Dalam Negeri. Disamping itu pemahaman yang sama diantara para komisioner juga merupakan faktor penting, agar tidak terjadi salah persepsi dan interpretasi antar komisioner maka mempelajari dan memahami regulasi yang sumbernya dari Undang - undang dan Peraturan KPU merupakan suatu kewajiban bagi KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyampaikan bahwa DPR akan selalu mendampingi penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu karena kita ini adalah mitra kerja, dan akan selalu memberikan solusi di setiap problem yang dihadapi penyelenggara pemilu ungkap Zainudin. (Guss)