SINAU BARENG, 3 UU MENJADI 1 UU (KAJIAN REBOAN)


Rabu, 20 September 2017

   Tampak suasana kajian rutin "Reboan" yang berlangsung hari ini (20/09/2017).

Tuban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 serta telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017, kembali didiskusikan dalam Kajian Reboan rutin dan Sinau Bareng bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban baik itu komisioner maupun Sekretariat karenaUndang-Undang ini yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan Pemilu Nasional padaTahun 2019.

Kenapa demikian karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi 573 Pasal (batang tubuh dan penjelasanya) serta 4 (empat) lampiran. Ini adalah penggabungan dari 3 Undang-Undang sebelumnya menjadi satu yaitu UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiludan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kita harus banyak belajar dan membaca, terutama terkait UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tanpa kecuali Komisioner maupun Sekretariat karena sebentar lagi tahapan Pemilu Nasional 2019 akan bergulir karena kita adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu" kata Kasmuri ketua KPU Kabupaten Tuban melalui mukodimahnya.

Kajian Reboan kali ini (20/09) dipandu oleh Fathul Iksan, selaku Divisi Hukum dan lebih dari 3 Bab yaitu bab IV Hak Memilih, Bab V Penyusunan Daftar Pemilih dan Bab VI Pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan penetapan bakal calon Presiden dan Wakil Presidendan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,dan 29 pasal, dari pasal 198 sampai pasal 227 dibaca dan didiskusikan bersama.

Acara kajian diskusi/ sianu bareng berjalan lancar dan setelah diskusi selesai Fathul Iksan menutup Kajian dengan Doa semoga apa yang kita baca dan pelajari bersama dibarengi dengan ridlo dari Yang Maha Kuasa...ALLAH SWT. Amin.... (Noor)