DISKUSI DAN PEMAHAMAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU


Rabu, 06 September 2017

   Tampak suasana kajian rutin Reboan yang berlangsung hari ini (06/09/2017).

Tuban, Acara kajian Rabu 6 September 2017 hari ini masih di isi dengan sinau bareng, melanjutkan pemahaman Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya bedanya kali ini dibacakan dulu oleh komisioner Divisi Hukum H. Fatkul Ihsan dan Kasubbag Hukum Suratman baru dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi oleh smua peserta kajian Rabu.

Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan kali ini adalah pasal 51 ayat 3 PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal ini peserta masih memiliki tanda tanya besar tentang mulainya dibentuk PPK yaitu 6 (enam) bulan sebelum "Penyelenggaraan pemilu" atau "pemungutan suara". Dan juga masa jabatan keanggotaan PPK dan PPS yang dibatasi 2 (dua) periode, disini ada sisi positif dan negatifnya, tapi smua ini nanti akan terjawab apabila Tahapan Pemilu sudah berjalan. Kajian Rabu yang rutin dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tuban ini dimaksudkan untuk dapatnya semua jajaran KPU Tuban bisa memahami dan mengerti tentang Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017. (Guss)