DENGAN RPP DAN PPID, KPU TUBAN SEMAKIN OKE


Senin, 28 Agustus 2017

   Dosen Fisip Unirow Tuban; Satya Irawatiningrum (berjilbab warna polos ungu) bersama 2 dosen lainnya saat berkunjung ke RPP "Lontar" hari ini (28/08/2017).

Tuban, KPU semakin oke dengan adanya Rumah Pintar Pemilu, membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk Pemilu dengan menyenangkan , itulah kutipan yang ditulis di buku pengunjung oleh Satya Irawatiningrum salah satu dosen FISIP UNIROW Tuban saat mengumjungi RPP Lontar KPU Kabupaten Tuban.

Dipandu langsung oleh Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, dan Nur Hakim, Satya Irawatiningrum yang datang bersama dengan dua dosen yang lain yakni Deni Fahrian dan Rohid dari UNIROW juga banyak menanyakan hal hal terkait kepemiliuan maupun terkait nama RPP yang menggunakan nama "Lontar" dan semuanya di jelaskan dengan gamblang dan jelas oleh Yayuk komisioner yang membidangi divisi Parmas.

Lebih lanjut tujuan dibentuknya RPP LONTAR menurut Yayuk, secara umum ialah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan sebagai pusat informasi kepemiluan. Kemudian, juga untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi kepada semua segmen masyarakat.

"Di ruangan rumah pintar pemilu ini, pengunjung bisa melihat konten-konten, seperti perjalanan sejarah kepemiluan melalui tayangan audio visual. Termasuk nanti setelah masuk pada tahapan Pilkada, semua informasi yang harus diketahui masyarakat akan kami tampilkan juga di Rumah Pintar Pemilu ini," kata Nur Hakim meyakinkan pengunjung.

Sementara ini, ujar Nur Hakim, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 belum masuk tahapan prosesnya, RPP lebih berkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selain RPP, ujarnya lebih lanjut, di KPU Kabupaten Tuban selama ini juga sudah ada Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Misalnya kalau ada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai data atau dokumen tertentu dari pemilu-pemilu sebelumnya, bisa melalui meja PPID. Sepanjang jenis informasi yang dibutuhkannya, berupa informasi yang sifatnya sudah memiliki hak publik sesuai Undang-Undang keterbukaan informasi publik," pungkasnya. (Noor)