KPU PROVINSI JAWA TIMUR GELAR RAKOOR, PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU 2019


Rabu, 09 Agustus 2017

   Tampak Sekretaris KPU Prov. Jawa Timur; HM. E. Kawima (gambar kiri) saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakoor Penyuluhan Perundang-Undangan Pemilu 2019.

Tuban, Selasa s/d Rabu (8 - 9 Agustus 2017) KPU Kabupaten Tuban menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Malang Jl. Veteran No.19 Ketawanggede Lowokwaru Malang. Rapat Koordinasi (Rakor) dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur.

Arief Budiman Ketua KPU RI periode 2017 - 2022 berkenan hadir dan sekaligus membuka acara ini, Dalam sambutannya Ketua KPU RI menyampaikan bahwa perkembangan pembahasan RUU Pemilu yang disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 menurut nya draft tersebut sedang dalam penyelesaian di Kementrian Dalam Negeri dan sedang menunggu persetujuan Presiden kemudian diserahkan ke DPR setelah tanggal 17 Agustus 2017 yaitu setelah masa reses anggota Dewan. Spirit yang terlihat dari RUU ini adalah penyederhanaan sistem pemilu yaitu dengan meringkas 3 (tiga) UU yaitu : UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu beliau juga menyampaikan beberapa materi yang sangat krusial dalam RUU Pemilu tersebut yaitu Presidential Treshold, Parleamentary Treshold, Sistem Pemilu Terbuka, Dapil Magnitude dan Metode Konversi surat suara.

Sebelum mengakiri sambutannya Ketua KPU RI kembali mengingatkan tentang tugas KPU sesuai tingkatannya, dan selalu menjaga kebersamaan dalam tugas disamping ada hal-hal lain yang mungkin baru seperti jumlah anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya. (Guss)