PARTAI GOLKAR AJUKAN LEGALISIR PEROLEHAN SUARA PILEG 2014


Senin, 13 Juni 2016

Tuban, Hari ini (13/6) KPU Tuban kedatangan tamu dari pengurus DPD partai golkar Kabupaten Tuban, Zaenal arifin, salah satu pengurus DPD partai golkar kabupaten Tuban, kepada petugas menyatakan tujuannya datang ke kantor KPU adalah meminta legalisir surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014.

Diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu syarat permohonan bantuan keuangan partai politik adalah surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu terahir, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di KPU Tuban, sesuai dengan peraturan bupati nomor 13 tahun 2016 tentang bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Tuban tahun 2016.

Zaenal Arifin, politisi partai golkar ini menjelaskan, bahwa tahun ini partainya berhak kembali mendapatkan bantuan dana dari pemkab setempat, karena kepengurusan di DPP partai golkar sudah mengantongi SK menkumham yang baru, berbeda dengan tahun 2015, Arifin mengaku bahwa di tahun 2015 partainya tidak bisa menerima dana bantuan dari pemkab yang disebabkan dualisme kepemimpinan di tubuh DPP, "sebenarnya juga eman, tapi gimana lagi itu sudah aturan dan tidak bisa dirapel karena uang di tahun 2015 masuk kas daerah lagi" kata arifin imbuhnya.

Sementara itu, Fatkul iksan, SH. Divisi hukum dan SDM KPU Kabupaten Tuban, ditanya soal kucuran dana dari pemkab ke parpol, dia menjelaskan bahwa menurut aturan yang ada memang partai politik dapat menerima bantuan anggaran dari pemerintah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara pada PEMILU terakhir, adapun tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk di prioritaskan pada pendidikan politik pada anggota partai politik dan juga masyarakat.

Ditanya Terkait dengan pendidikan politik, pendidikan politik macam apa yang harus dilakukan oleh Parpol penerima bantuan? Komisioner KPU asal kecamatan Soko ini menjelaskan bahwa menurut Undang-undang, pendidikan yang harus dilakukan oleh parpol adalah pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (Noer/Fiz)