SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN HANYA BISA DI KELUARKAN OLEH DINAS TERKAIT


Rabu, 22 Maret 2017

Tuban, Agenda diskusi Raboan yang rutin diselenggarakan KPU Kabupaten Tuban, pagi ini (22/3) di isi dengan diskusi PKPU no 8 Tahun 2016 tentang perubahan PKPU No 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih.

Diskusi yang di moderatori oleh divisi Hukum KPU setempat itu, terlihat hangat mendiskusikan terkait surat keterangan kependudukan bagi calon pemilih yang belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik.

Fatkul Iksan,SH. mederator acara tersebut menyampaikan, salah satu perubahan yang ada dalam PKPU No 8 tahun 2016 ini adalah ketentuan norma baru yang terkait lembaga yang dianggap sah dan berwenang mengeluarkan surat keterangan kependudukan, lebih lanjut pria yang masih menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum ini menjelaskan, pada peraturan KPU yang lama pihak dari pemerintah desa boleh mengeluarkan surat keterangan kependudukan bagi warganya yang belum mempunyai KTP elektronik, namun saat ini setelah adanya perubahan ke dua Undang-undang Pilkada maka otomatis berubah pula ketentuan norma yang ada di peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sehingga saat ini lembaga yang berhak mengeluarkan surat keterangan kependudukan adalah hanya dinas yang menangani data kependudukan dan catatan sipil daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil kabupaten atau kota setempat. (Fiz)