PEMILIH DIFABEL JADI PERHATIAN PENELITIAN MAHASISWA UNANG TUBAN


Selasa, 14 Februari 2017

   Tampak komisioner KPU Tuban divisi SDM dan Parmas; Yayuk Dwi Agus, MH bersama mahasiswa Universitas Sunan Bonang saat penyerahan
   data pemilih difabel hari ini (14/02).


Tuban, Pagi ini Selasa (14/2/2017) dua mahasiswa Universitas Sunan Bonang Tuban yang akan mengikuti kegiatan Fasih Law Fair Tahun 2017 yang diselenggarakan IAIN Tulungagung mendatangi kantor KPU Tuban guna mendapatkan data pemilih Difabel dalam Pilkada Tuban tahun 2015 kemarin.

Diketahui bahwa Fasih Law Fair 2017 IAIN Tulungagung mengadakan loma karya ilmiah dengan tema "Penegakan hukum sebagai upaya keadilan yang berkeadilan bagi masyarakat marginal". Dari tema ini terbagi menjadi beberapa sub tema, yang antara lain adalah Inovasi layanan hukum bagi kaum difabel menuju Indonesia Ramah difabel.

Sementara itu dua mahasiswa Unang Tuban tertarik dengan sub tema ini, sehingga membutuhkan data-data pemilih difabel dan prosentase kehadiran. Dan yang terpenting adalah bagaimana KPU Tuban dalam memberikan layanan atau fasilitasi terhadap pemilih difabel. Eko Cahyo Putro, salah satu mahasiswa Unang yang berkunjung ke kantor KPU Tuban menyatakan sangat tertarik dengan kelompok difabel ini karena menurut pandangannya bahwa kelompok ini sangat membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus, mereka memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di mata Hukum. Sementara ini tampaknya masih sangat minim kelompok difabel yang bersedia menggunakan haknya dalam ranah public, dan masih ada sebagian masyarakat yang terkadang masih memandang sebelah mata. "kami ingin mengangkat problematika kelompok difabel ini dalam sebuah tulisan yang nantinya karya ilmiah ini bisa mendapat perhatian semua pihak, khususnya dinas terkait untuk memberi perhatian dan fasilitasi kepada kelompok difabel" ujarnya pernuh semangat.

Yayuk Dwi Agus Sulistiorini, Divisi SDM dan Parmas yang menerima kunjungan mahasiswa tersebut mengaku sangat senang ada generasi muda yang ikut peduli terhadap keberadaan kelompok difabel. Apalagi saat ini KPU sedang menggalakkan program Pemilu akses, dimana dalam program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akses kepada pemilih difabel. "fasilitasi pemilih difabel untuk memastikan terciptanya ruang yang cukup bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU telah memberikan jaminan dan perlindungan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. "jelas bu Yayuk.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilukada menjamin hak setiap warganegara untuk dapat memilih wakil-wakil dan pemimpin yang mereka kehendaki secara langsung. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu terbuka bagi semua pemilih termasuk bagi penyandang disabilitas. (Humas)