SEKRETARIS KPU JATIM : PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE


Sabtu, 11 September 2021

   Photo : kpujatim.go.id

Surabaya, kpujatim.go.id, Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur merupakan bagian dari upaya implementasi prinsip good governance. Ungkap Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini pada Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (10/9). Sekretaris KPU Jatim menyampaikan implementasi reformasi birokrasi di satuan kerja (satker) KPU Jatim bertujuan untuk melakukan peningkatan tata kelola organisasi. "KPU Jatim dalam hal ini tidak sekedar melaksanakan tugas dari KPU RI yang tertuang dalam Surat Sekjen KPU RI Nomor 1422/ORT.07-SD/01/SJ/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Penunjukan Unit Percontohan Reformasi Birokrasi KPU, tetapi juga memenuhi kebutuhan organisasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagai implementasi good governance," tegas Nanik.

Selanjutnya Nanik pada kesempatan ini memaparkan beberapa progress atau perkembangan implementasi reformasi birokrasi oleh KPU Jatim. "Beberapa hal yang telah dilakukan KPU Jatim dalam rangka implementasi reformasi birokrasi diantaranya yakni, membentuk Tim Reformasi Birokrasi, menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Kick Off Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Sosialisasi SOP di lingkungan KPU Jatim, Rakor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Kelas Teknis; Knowledge Sharing; SPIP; SAKIP; Workshop dan Lokakarya baik dalam bidang manajemen kepemiluan," papar perempuan asli Magetan ini. Nanik melanjutkan, dalam implementasi reformasi birokrasi, KPU Jatim juga melakukan internalisasi budaya kerja organisasi melalui Apel Pagi, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila, serta pemasangan stand banner yang berfungsi untuk mengingatkan seluruh elemen di KPU Jatim agar mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Lebih lanjut, KPU Jatim melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik serta perkantoran seperti akses disabilitas, ruang pelayanan informasi publik, ruang pelayanan kepegawaian, titik kumpul, serta kebersihan dan kerapian kantor dengan optimalisasi sumber daya yang ada. "Sebagai implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, KPU Jatim terus berupaya melakukan budaya pelayanan prima serta manajemen risiko," tutupnya mengakhiri paparan. (humas kpu jatim)