PELATIHAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, KPU JATIM DATANGKAN PAKAR DARI BPKP PERWAKILAN JATIM


Jum'at, 10 September 2021

   Photo : kpujatim.go.id

Surabaya, kpujatim.go.id, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur (10/9). Tidak tanggung-tanggung, dalam pelatihan ini KPU Jatim mendatangkan langsung dua (2) pakar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Dua pakar dari BPKP Perwakilan Jawa Timur ini yakni, dari Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi serta Pengendali Teknis, Sugiarto. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini sebelumnya menyebutkan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko bertujuan semakin meningkatkan pelayanan publik. "Serta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan budaya, struktur dan proses manajemen risiko melalui pemahaman tentang konsep risiko dan manajemen risiko serta praktik-praktik terbaik dalam perancangan dan penerapan struktur dan proses manajemen risiko," jelasnya. Kemudian Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi di dalam paparannya terkait budaya pelayanan prima melalui media dalam jaringan beranggapan terdapat 6 penyakit birokrasi di Indonesia. Salah satunya yaitu kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. Berkesempatan membawakan materi terkait penerapan manajemen risiko, mengawali presentasinya Pengendali Teknis, Sugiarto menyampaikan bahwa secara tidak langsung dalam kehidupan seseorang telah menerapkan manajemen risiko, contohnya ketika melakukan perjalanan maka orang tersebut telah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. "Manajemen risiko adalah suatu usaha bagaimana instansi pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Manjamen risiko wajib diterapkan oleh instansi pemerintahan karena risiko adalah suatu hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi," terangnya. Ia juga menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko pada instansi memerlukan aturan yang harus dipedomani. Tampak dalam materi paparannya, Sugiarto tidak hanya secara teoritis dalam menjelaskan namun hal teknis meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, aksi penanganan risiko, pemantauan risiko, hingga pelaporan. (humas kpu jatim)