MELAZIMKAN PERBAIKAN PEMILU BERBASIS RISET


Sabtu, 29 Mei 2021

   Photo : kpu.go.id

Balikpapan, kpu.go.id, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi memberikan apresiasi kepada KPU Kota Balikpapan yang berinisiatif menggandeng Universitas Mulawarman melakukan riset bersama, guna mendapat jawaban atas kekurangan yang dihasilkan pasca proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020. Menurut dia riset bersifat ilmiah dan mempunyai nilai integritas untuk menjawab fenomena yang terjadi dalam proses pemilihan maupun pemilu. "Jadi apa yang kita lakukan ke depan itu base on riset yang baik, jadi riset on policy," ucap Pramono saat memberikan tanggapan Evaluasi Pemilihan 2020 di Kota Balikpapan, pada kegiatan Seminar Nasional, Sabtu (29/5/2021). Pramono menambahkan, melalui riset jawaban yang diperoleh juga secara umum dapat diterima oleh semua pihak. Berbeda ketika jawaban atas fenomena kepemiluan dijawab secara asumsi atau hanya berupa pemikiran semata. "Penting seperti itu, sehingga kita menyampaikan ke publik bukan sekadar klaim sepihak tapi berdasarkan analisis ilmiah," tambah Pramono. Sebelumnya Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengungkap kerja sama riset dengan Universitas Mulawarman adalah untuk mengungkap tiga fenomena kepemiluan yang kerap terjadi di Kota Balikpapan. Pertama terkait banyaknya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) disetiap pemilihan, kedua tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di setiap pemilihan dan ketiga fenomena pasangan calon tunggal yang terjadi di Pemilihan 2020. Selain itu melalui riset Thoha juga berharap tidak ada lagi prasangka negatif kepada KPU atas fenomena yang terjadi. Dia memastikan KPU telah bekerja dengan integritas dan transparan serta mengedepankan keadilan bagi semua.
Riset Ungkap Tiga Fenomena di Kaltim
Sementara itu fenomena tingginya angka DPTb terjawab melalui hasil riset yang dibacakan Anggota KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim. Menurut dia, fenomena ini terjadi karena dua faktor, internal dan eksternal. Faktor Internal karena rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas badan ad hoc KPPS dan petugas Linmas. Sementara eksternal, kurang aktifnya warga (pemilih) berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. "Untuk faktor internal perlu adanya penguatan kapasitas badan ad hoc, sementara eksternal pemilih diberikan pemahaman untuk tertib dalam pelaksanaan pemungutan suara salah satunya dengan membawa Formulir C Pemberitahuan," ucap Syahrul. Proses penelitian juga mengungkap, tingginya angka DPTb di Balikpapan karena banyaknya pemilih yang sudah pindah domisili namun belum terbarukan data kependudukannya (baik KK maupun KTP-el). Rekomendasi pun diberikan salah satunya agar aplikasi Sidalih lebih diperkuat, digitalisasi form C Pemberitahuan, hingga penguatan kapasitas petugas badan ad hoc. Adapun terkait fenomena tingginya angka partisipasi tidak memilih di Balikpapan, menurut hasil riset yang dibacakan Anggota KPU Balikpapan, Ridwansyah Herman terjadi karena banyak pemilih yang enggan karena tidak terdaftar dalam DPT, pandemi Covid-19, tidak adanya calon yang disukai hingga faktor pekerjaan. Terkait faktor terknis terakhir, mengungkap masih adanya perusahaan yang tidak memberikan izin kepada karyawannya untuk mengikuti proses pemilihan. Terakhir, hasil riset juga mengungkap fenomena pasangan calon tunggal, yang murni terjadi karena sebuah sistem. Menurut akademisi Universitas Mulawarman Profesor Aji Ratna Kusuma yang memaparkan hasil riset ini, salah satunya dikarenakan pragmatisme partai politik dimana proses penentuan calon berpusat diinduk partai politik. "Meskipun ada proses penjaringan di masing-masing parpol namun pada akhirnya DPP yang menentukan," ucap dia. Selain itu faktor tingginya batas dukungan calon perseorangan menurut dia juga menyumbang terjadinya fenomena pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah. Dia berharap ke depan angka batas dukungan ini bisa diturunkan sehingga membuka kesempatan bagi mereka yang ingin ikut dalam proses pemilihan namun non partai politik. (humas kpu ri)