SIAPKAN PSU SECARA ADIL, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL


Selasa, 23 Maret 2021

   photo : kpu.go.id.

Jakarta, kpu.go.id, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan persidangan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020. Di hari terakhir sidang pembacaan putusan, Senin 22 Maret 2021, MK memutus menolak 3 perkara yang dimohonkan, mengabulkan sebagian untuk 9 perkara dan mengabulkan seluruhnya untuk 1 perkara yang dimohonkan. Tiga perkara yang ditolak MK yaitu Perkara No. 19 PHPU Kab. Sumba Barat (NTT), Perkara No. 55 PHPU Kota Ternate (Maluku Utara) dan Perkara No. 77 PHPU Kab. Solok (Sumbar). Sementara itu sepuluh perkara yang dikabulkan sebagian oleh MK yaitu Perkara No. 37 PHPU Kab. Labuhanbatu Selatan (Sumut), Perkara No. 57 PHPU Kab. Halmahera Utara (Maluku Utara), Perkara No. 58 PHPU Kab. Labuhanbatu (Sumut), Perkara No. 16 PHPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali (Sumsel), Perkara No. 70 PHPU Kab. Rokan Hulu (Riau), Perkara No. 86 PHPU Kab. Mandailing Natal [Madina] (Sumut), Perkara No. 93 PHPU Kab. Indragiri Hulu (Riau), Perkara No. 21 PHPU Kota Banjarmasin (Kalsel), Perkara No. 132 PHPU Kab. Boven Digul (Papua) dan Perkara No. 130 PHPU Prov. Jambi. Menyikapi putusan tersebut, Selasa (23/3/2021) KPU RI mengundang 10 KPU yang mendapat perintah untuk melaksanakan PSU. Ada 1 KPU Provinsi dan 9 KPU Kab/Kota yang diperintahkan MK menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu KPU Provinsi Jambi, KPU Kab Labuhanbatu, KPU Kab Labuhanbatu Selatan, KPU Kab Mandailing Natal, KPU Kab Halmahera Utara, KPU Kab Penukal Abab Lematang Ilir, KPU Kab Rokan Hulu, KPU Kab Indragiri Hulu, KPU Kab Boven Digul, dan KPU Kota Banjarmasin untuk berkoordinasi dan konsolidasi, serta memahami secara detail isi putusan MK dan memastikan kesiapan pelaksanaan PSU secara adil, transparan dan profesional. "Semua jajaran KPU yang diputuskan MK untuk PSU wajib memahami detail isi putusan, baca dari awal hingga akhir dengan fokus, karena ini penting untuk mendeteksi apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. MK sudah memerintahkan dan kita wajib melaksanakannya, termasuk perintah penggantian badan ad hoc di beberapa daerah yang PSU," tutur Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka rapat koordinasi persiapan PSU tersebut. Terkait badan ad hoc dalam PSU, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga menyarankan bagi KPPS yang dituduh dalam dugaan pemalsuan tanda tangan, meskipun belum tentu terbukti bersalah, sebaiknya tetap diganti, karena ini bagian dari kehati-hatian dan meminimalisir permasalahan. Perekrutan badan ad hoc baru juga perlu diperhatikan dan dilakukan bimbingan teknis (bimtek) dengan baik, sehingga tidak ada persoalan sengketa pasca PSU.

Sementara itu, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengingatkan jajaran KPU yang melaksanakan PSU agar tidak melakukan hal-hal di luar perintah MK. Penting juga jaga koordinasi dengan stakeholder, Bawaslu, pihak keamanan dan para paslon secara adil, sampaikan kepada mereka konsep tahapan PSU tersebut. "Perhatikan Sirekap, kita juga ingin hasil PSU ini bisa langsung disaksikan masyarakat secara terbuka. Kawal mulai dari persiapan, pemungutan, hingga rekapitulasi, semua jajaran harus turun ke lapangan dan segera laporkan jika ditemukan kendala, untuk dicari solusinya, karena suara rakyat 9 Desember 2020 yang lalu menjadi tanggung jawab KPU," pesan Evi. Senada, Anggota KPU RI Viryan juga meminta semua pihak dapat menyajikan kinerja terbaik dan optimal, sehingga paska PSU tidak memunculkan masalah berulang atau permohonan yang putusannya berulang kembali, serta tidak ada upaya hukum lain. Untuk itu perlu diperhatikan seksama bagian pertimbangsn hukum, konklusi dan amar putusan mahkamah. Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari juga menekankan batas waktu 30 hari, 45 hari, 60 hari dan 90 hari adalah hari kerja, sebagai batas dilakukannya pemungutan suara ulang. Dia juga mengingatkan terkait batas waktu ini boleh dilaksanakan sebelum berakhir, namun tidak boleh melebihi. "Penting juga diperhatikan saat rekrutmen badan ad hoc yang baru, apakah yang bersangkutan bersedia, apakah masih memenuhi persyaratan dan proses rekrutmen harus mengikuti protokol Covid-19 seperti harus di bawah 50 tahun dan melalui tes rapid antigen," kata Hasyim. Sementara itu, Pimpinan KPU RI Arief Budiman juga meminta semua jajarannya diperintahkan mahkamah menggelar PSU untuk memerhatikan ketersediaan anggaran dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Jika anggaran cukup, harus dipastikan kembali apakah masih bisa digunakan atau harus melalui mekanisme revisi. Kekurangan anggaran bisa dipenuhi dari APBD dan APBN, pada kondisi tertentu APBN juga dapat membantu, prinsip efektif dan efisien harus tetap diterapkan," ucap Arief. (humas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)