PERKUAT RELASI ANTARA PENYELENGGARA PEMILU UNTUK KESUKSESAN PEMILU


Minggu, 03 November 2019

   Tampak Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI , Ketua DKPP dan Komisioner KPU Prov. Jatim serta Bawaslu Prov. Jatim berfoto bersama setelah pelaksanaan Rapat hari ini (03/11/2019).

Surabaya, Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan di Hotel Wyndham, Surabaya, Sabtu (2/11/2019). Acara yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini mengundang seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pada sesi pembukaan, hadir Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua DKPP RI Hardjono serta stake holder Provinsi Jawa Timur. Arif Budiman dalam sesi sambutannya menyampaikan bahwa salah satu hal penting dalam evaluasi ini adalah relasi. Relasi dengan sesama penyelenggara dan relasi dengan stake holder. "Kenapa relasi ini penting utk menjadi evaluasi? Biasanya suatu masalah itu muncul dari dalam sendiri, bukan dari luar. Maka, jika bisa menjaga relasi dengan baik, serangan sedahsyat apapun akan bisa ditangani dengan baik," ungkap Ketua KPU RI.

Dalam acara yang bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Hardjono menguraikan perihal komponen lain yang harus dinilai sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara telah berhasil menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai perundang-undangan merupakan satu bagian dari kesuksesan pemilu. "Ada tiga komponen lain yang perlu dilihat, yakni regulasi, pemilih, dan peserta pemilu," tegas Hardjono di depan peserta rakor. "Apakah regulasi yang ada sudah mumpuni, apakah pemilih dan contestan telah mendapatkan hak-haknya dan berpartisipasi dengan baik," lanjut Ketua DKPP ini. Oleh karenanya, KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Pemilu yang baik. "Kesuksesan dalam semua aspek adalah visi dan misi kita semua," tegas Prof. Hardjono. Berikutnya Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi terbesar dengan jumlah 38 kabupaten/kota maka penting acara bersama ini diselenggarakan. "Bawaslu tidak akan bisa kerja maksimal, jika tidak ada dukungan yang positif dari mitra kerja lain yakni KPU. Rakor seperti ini perlu dilakukan hingga tingkat bawah. Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan badan adhoc secara bersama. Sebab, masalah muncul dari bawah. Jika sudah selesai di bawah maka di atas juga pasti selesai," ungkap Abhan. Evaluasi sebagai media membuka diri untuk dinilai sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 yang akan datang."Kita sebagai penyelenggara memiliki tanggungjawab besar dalam menyuksesan pemilu, terlebih pada saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak 2020." pungkas Abhan. (Hupmas)