SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG PILKADA SERENTAK 2020


Kamis, 17 Oktober 2019

   Tampak suasana Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung hari ini (17/10/2019).

Jember, KPU Tuban yang di wakili oleh Ketua KPU Tuban (Fathul Iksan) dan Divisi Hukum KPU Tuban, Kasmuri menghadiri acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2020. Turut hadir Bawaslu, KPU, Partai Politik serta Badan Eksetif Mahasiswa (BEM) di Hall Hotel Dafam Lotus Lantai 8, Jember. Anggota Bawaslu Provinsi Jatim, Purnomo Pringgodigdo menyampaikan dalam sambutanya "Seminar ini diadakan untuk memanaskan mesin- mesin menjelang Pilkada" jelasnya. Ilham Saputra, Komisioner KPU RI sebagai narasumber pertama mengatakan "Menyongsong Pilkada 2020 KPU RI sudah mengeluarkan PKPU 15 Tahun 2019 walaupun masih ada yang tercecer untuk dibahas yaitu NPHD. Meski demikian persoalan NPHD d seluruh Kabupaten atau kota yang melaksanakan Pilkada 2020 terutama Jawa Timur sudah selesai" Paparnya. Imbuhnya, Pada pilkada 2020 KPU akan mencoba menggunakan E-rekap dan kembali menghidupkan Gerakan Melindungi Hak Pilih. Karena ancaman Pilkada 2020 tidak hanya politik uang tapi juga hoax. Dilanjutkan dengan materi kedua, Afifuddin, anggota Bawaslu RI dalam paparanya "Catatan pengawasan Pemilu 2019 untuk perbaikan pilkada 2020 yaitu Penyelenggara wafat, Hoax, Money politik, Masalah teknis dan Dominasi pilpres". Lebih lanjut, paparannya "Pada pemilu 2019 akreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu sedangkan pada pilkada 2020 akreditasi pemantau oleh KPU.

Untuk narasumber terakhir oleh Titi Anggraini, Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan tentang menyongsong PILKADA serentak 2020, evaluasi dan rekomendasi. Ia mengatakan "Isu krusial berkaitan persiapan pilkada 2020 yaitu Pertama, Kepastian kerangka hukum Pilkada (nomenklatur dan wewenang Bawaslu yang inkonsistensi). Kedua, Pembuatan peraturan teknis pilkada ( jika KPU ingin menerapkan E-rekap pada pilkada, mestinya payung hukumnya bukan PKPU melainkan undang- undang. Ketiga, Kesiapan anggaran NPHD, Keempat, Rekrutmen petugas penyelanggara pilkada. Kelima, Dualisme kepengurusan parpol, Keenam, Sengkarut DPT (perekaman E-Ktp, suket, masyarakat adat, dan kelompok marjinal ), Ketujuh, Politik uang/ mahar politik"."Serta Calon tunggal yang tidak alamiah (produk transaksi politik), Netralitas ASN, efektivitas sentra taklim, berlarut2nya sengketa pilkada yg mengakibatkan terganggunya tahapan, Isu SARA dan delegitimasi penyelenggara PEMILU" ,jelasnya. (Hupmas)