RUU PENYELENGGARAAN PEMILU BATASI MASA PERIODE PENYELENGGARA


Rabu, 25 Januari 2017

   Suasana kajian rutin "Reboan" yang berlangsung hari ini (25/01).

Tuban, Diskusi membahas Rancangan Undang-Undang penyelenggaraan PEMILU, Rabu (25/01/2017) dilaksanakan KPU Kabupaten Tuban, sebagaimana biasa diskusi tersebut diikuti oleh komisioner dan seluruh pegawai sekretariat KPU setempat.

Rancangan Undang-Undang yang sedianya akan dibahas dan ditetapkan pada tahun ini itu terdapat beberapa perubahan baik pada sisi aturan penyelenggaranya maupun pada aturan teknis pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, salah satu poin perubahan pada Rancangan Undang-Undang tersebut adalah pembatasan masa periode penyelenggara PEMILU, yaitu masa jabatan seorang anggota KPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali masa jabatan berikutnya.

Fatkul Iksan, SH, salah satu komisioner KPU Tuban menanggapi rencana perubahan tersebut, dia menyatakan, perubahan undang-undang adalah kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI, menurutnya apapun perubahannya nanti KPU akan selalu siap untuk menjalankan amanah Undang-Undang, akunya.

Pria asal kecamatan Soko ini menambahkan, soal pembatasan periode anggota KPU menurutnya tidak menjadi soal dia dan komisioner lainnya, dia mengaku memahami apa yang menjadi semangat dari pembatasan tersebut "Kepala Daerah dan Presiden saja dibatasi masak kita sebagai penyelenggaranya gak dibatasi? Saya kira ma'lumlah kalau harus dibatasi" kata pak Fatkul. (Fiz)