SEKILAS TENTANG PERJANJIAN KINERJA


Selasa, 17 Januari 2017

   

Tuban, Perjanjian Kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian petunjuk teknisnya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2014 diatur diantaranya tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:
    1. Sebagai wujud nyata komitment antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi,dan kinerja
        aparatur.
    2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
    3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
    4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
    5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Penyusunan Perjanjian Kinerja
    a. Kementrian/Lembaga
     1) Pimpinan tertinggi ( Menteri dan Pimpinan Lembaga)
     2) Pimpinan Unit Kerja (eselon 1)
     3) Pimpinan Satuan Kerja
    b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
     1) Pimpinan Tertinggi (Gubenur/Bupati/Walikota)
     2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (SKPD)
     Selain yang diatur diatas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubenur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal. Waktu penyusunan Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indiaktor lain yang relevan. Format Perjanjian Kinerja :
     1. Penyataan Perjanjian Kinerja
     2. Lampiran Pejanjian Kinerja
Bentuk Pernyataan Kinerja dan Lampiran dapat dilihat lampiran I Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Bagi kementrian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut. Bagian Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekosentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memmberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam terjadi kondisi sebagai berikut :
    - Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
    - Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
    - Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan.
(diambil dari beberapa sumber) (Humas)